PALOPO — Bulan Desember adalah bulan penghabisan bagi Tahun Anggaran 2017 ini, bukunya tak lama lagi ditutup.
Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini tengah disibuki dengan urusan laporan akhir tahun dan pembukuan keuangan di tahun ayam api ini. Salah satunya adalah Dinas Sosial Kota Palopo.
Lewat Kepala Dinasnya M. Tahir, Media Duta Online berkesempatan bersilaturahmi sekaligus mewawancarai Kadis pengganti almarhum Baso Najamuddin tersebut, Kamis siang, (21/12) kemarin.
Tahir menjelaskan panjang lebar seputar pencapaian kegiatan dan program di Dinas Sosial yang untuk TA 2017, ia katakan telah rampung 100%.
Ia sebutkan, bahwa program unggulan yang SKPD ini lakukan ada dua macam, yakni program nasional dan program daerah.
Untuk program nasional meliputi: (1) Bantuan Rastra APBN dan (2) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Sasaran program ini, jelas Tahir adalah 20% lapis terbawah penduduk indonesia yang miskin sampai dengan tahun 2024 nanti.
Dimana, kriteria warga miskin sendiri terbagi dalam 4 desil yakni:
Desil 1, 10% yg fakir miskin.
Desil 2, 11-20% yg miskin.
Desil 3, 31-30% yg hampir miskin
Desil 4, 31-40% rentan dgn kemiskinan.
“Diharapkan warga Palopo tersentuh bantuan nasional, dan program bantuan Pemkot Palopo, selain bantuan langsung seperti PKH dan Beras Rastra, bantuan di bidang lainnya misalnya Pendidikan Gratis Paripurna, Kesehatan Gratis, dan Pengentasan kemiskinan,” ucap Tahir.
Khusus untuk pengentasan kemiskinan di 2017, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan Rastra Daerah kepada 1.817 KK (keluarga penerima manfaat) yang notabene belum terakomodir dalam program Rastra APBN dan Program PKH.
Jumlah bantuan jika dihitung adalah 1.817 KK x 120 Kg beras Rastra = 218.040 Kg per tahun, atau jika dirupiahkan menjadi Rp1,9 miliar lebih.
Tahun 2018 mendatang, pemerintah pusat tetap menganggarkan 6.109 KK penerima rastra APBN khusus di Palopo.
Jumlah penerima Rastra APBN 2017 adalah sebanyak 6.109 KK.
Tetapi di 2018 nanti, penerima PKH diupayakan menjadi 4.009 KK dibanding tahun 2017 yang sebanyak 3.227 KK.
Sedangkan untuk PKH daerah, ada tambahan 430 KK + 563 KK tahap kedua.
Atau menjadi 4.227 KK untuk tahun 2018 dengan catatan, apabila memenuhi persyaratan, atau ada kenaikan sekitar 993 KK penerima PKH, terang Kadis Sosial Palopo.
Walikota Palopo sendiri mengusulkan 2.246 KK penerima Rastra APBN yang belum menerima program PKH di 2017.
Apabila usulan walikota sebanyak 2.246 terpenuhi, atau semua kriteria berdasarkan UU, insya Allah masyarakat kota Palopo akan menerima bantuan program sebanyak 6.446 kk di 2018 mendatang,
Adapun kriteria bagi calon penerima PKH yang tidak memenuhi syarat adalah,
1. Tidak ada balita di rumahnya
2. Tidak punya anak sekolah di semua tingkatan (SD/SMP/SMA).
3. Tidak ada lansia di rumahnya.
Dari usulan ini, hasil akhirnya nanti ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita hanya berupaya semaksimal mungkin bagi warga Palopo yang belum menerima PKH. Yang jelas semua dokumen harus sesuai dengan nama/NIK yang ada di kartu keluarga dan e-KTP. Tambahannya, PKH harus difoto dengan kondisi rumahnya. Calon penerima harus sesuai syarat-syarat tersebut,” jelasnya lagi.
Dalam kesempatan itu juga, Tahir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan beras Rastra yang dulu dikenal dengan beras raskin, adalah memang murni tanpa dibayar atau gratis bagi penerima manfaat, jadi warga tidak lagi mengeluarkan biaya karena semua biaya sudah disiapkan oleh pemerintah.
Jadi, tidak ada lagi beban pembayaran pada si penerima, adapun tujuan bantuan memang bukan untuk menghapus kemiskinan tetapi membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat bagi penerima bantuan/manfaat atau orang miskin.
“Dengan bantuan yang serba gratis ini, Pak Wali menginginkan bahwa uang yang tadinya hendak dipakai beli beras karena sudah gratis, bisa dialihkan untuk membeli kebutuhan pangan lainnya, misalnya dipakai untuk beli gula, minyak goreng, sayuran, lauk pauk dan lain-lain,” kunci Tahir.(*)
