Media Duta, Luwu Utara — Ratusan warga dari Kecamatan Malangke dan Malangke Barat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, Kamis (23/1/2025).
Mereka menuntut penyelesaian masalah banjir yang telah melanda sembilan desa di wilayah mereka selama hampir satu tahun terakhir.
Erwin, salah seorang warga, menyatakan bahwa banjir di desanya disebabkan oleh luapan Sungai Baliase ke Sungai Masamba hingga menyebabkan banjir di wilayahnya. Ia juga mempertanyakan mandeknya proyek tanggul di Desa Polewali.
“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan. Sudah satu tahun wilayah kami terendam banjir. Ada sembilan desa yang terdampak. Kami juga mempertanyakan kenapa pekerjaan tanggul di Desa Polewali diberhentikan,” ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu Utara, Muharwan menjelaskan bahwa banjir tersebut merupakan bencana alam yang di luar kendali pemerintah daerah.
“Ini adalah musibah yang kita semua alami. Mengenai proyek tanggul yang berhenti, itu merupakan keputusan teknis dari pihak balai,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk menangani masalah Sungai Baliase yang meluap ke Sungai Masamba.
“Kami sudah berusaha melakukan langkah-langkah, tetapi APBD tidak mampu menangani masalah sungai tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mendorong pihak balai untuk menyelesaikan proyek yang terbengkalai,” tutupnya.
Diketahui RDP ini dipimpin langsung oleh, Wakil Ketua I DPRD Luwu Utara, Karemuddin didampingi Ketua DPRD Luwu, Amir Machmud, Ketua Komisi II, Andi Sukma dan anggota DPRD Dapil Malangke dan Malangke Barat.
