MASAMBA — Lolosnya Kabupaten Luwu Utara ke dalam lima besar terbaik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik membuat Koordinator Pemantau Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Aswar Hasan, memberikan apresiasi yang tinggi. Menurutnya capaian tersebut merupakan prestasi yang luar biasa.
“Menurut saya ini prestasi luar biasa. Masuk lima besar saja, apalagi nanti setelah ada scoring akhir yang akan kita umumkan pada 22 Desember mendatang ternyata Luwu Utara bisa ada di posisi tertinggi, maka semua patut berbangga karena komitmen Pemda Luwu Utara dalam hal transparansi informasi berjalan sangat baik,” ujar Aswar saat melakukan visitasi pemeringkatan dan verifikasi faktual di Luwu Utara, Senin (18/12).
Aswar mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong keterbukaan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek KKN. Dan salah satu indikator dari upaya pencegahan praktek-praktek KKN adalah adanya transparansi informasi publik atau keterbukaan informasi. “Saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya mendorong keterbukaan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek KKN. Untuk itu, KIP hadir untuk mendorong transparansi supaya terjadi pencegahan KKN,” ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, ada dua faktor utama agar proses transparansi informasi publik bisa berjalan baik, yaitu pemahaman terhadap transparansi itu sendiri, dan dukungan kebijakan dari pimpinan daerah. “PPID sebagai pengelola lalulintas informasi publik harus paham betul mana informasi yang boleh diberikan dan mana yang tidak boleh. Faktor kedua adalah adanya dukungan kebijakan dari pimpinan, seperti kebijakan mem-back-up anggaran PPID dalam melaksanakan tupoksinya,” ujar mantan Ketua KIP Sulsel ini.
Masih menurut Aswar, paradigma birokrasi harus dirubah dari yang dulunya loyal ke atas, tapi tertutup ke bawah, menjadi paradigma birokrari yang demokratis, artinya terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Paradigma birokrasi yang demokratis itu hanya bertanggung jawab sesuai dengan aturan, dan loyalitasnya itu kepada pimpinan karena didukung oleh aturan, bukan loyalitas ganda atau loyalitas buta,” pungkas pakar komunikasi ini (Lukman Hamarong)
