PALOPO — Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo terhadap Hasil Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Palopo tahun Anggaran 2019, digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palopo, Rabu 21 November 2018.
Rapat ini dihadiri lengkap Pasangan JUARA, Walikota Palopo HM Judas Amir dan Wawali Rahmat Masri Bandaso serta Ketua DPRD Harisal A Latief.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, Bakri Tahir, dalam Laporannya terkait rancangan Kebijakan Anggaran Umum (KUA), dan Prioritas flatform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palopo terdapat beberapa masukan dan rekomendasi.
Diantaranya, Banggar DPRD Palopo mengharapkan Pemerintah Kota Palopo, utamanya pengelolaan pendapatan asli daerah untuk dapat lebih memperhatikan sumber-sumber pendapatan dengan melengkapi data akurat yang terperinci mengenai potensi dan objek-objek sumber pendapatan daerah sebagai bahan dalam pembahasan selanjutnya.
Selain itu Banggar juga meminta kepada OPD yang nantinya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK), ditekankan untuk tetap memperhatikan petunjuk teknis dan batas waktu pelaksanaannya agar kegiatan tersebut dapat rampung sesuai ketentuan yang ada.
Bakri Tahir juga menyebut, dalam rangka kelancaran pembahasan KUA-PPAS masa mendatang, diharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menyusun lebih detail lagi dalam penyusunan draft KUA-PPAS, terutama hasil Musrembang, dan pokok pikiran DPRD, serta Pemuatan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Ketua DPRD Palopo Harisal A Latief saat dihubungi terpisah mengakui jika tugas yang diemban Banggar DPRD Palopo bersama Pemkot soal TA 2019 mendatang cukup berat karena menjadi tahun terakhir anggota parlemen ini, sebelum pelaksanaan Pileg 2019, dimana masing-masing anggota DPRD Palopo akan fokus pada hajatan nasional itu, sehingga peran Pemkot dalam mengoptimalkan masalah tata kelola anggaran ini sangat diharapkan, sehingga pengelolaan APBD tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi rakyat banyak, harapnya.(ADV/Hms/**)
