JAKARTA — Ketua Tim Cyber IT Badan Pemenangan Nasional (BPN), Agus Maksum mengatakan, kekacauan Situng (sistem informasi penghitungan) dimulai dari DPT yang sudah diprotes berkali kali, namun tidak pernah final sampai dengan pelaksanaan Pilpres. Ada 16.5 juta DPT tuyul dan ada 1.117 KK manipulatif.
“Artinya KPU tidak pernah ada coklit dan terverifikasi. Dalih dan alasan KPU adalah salah ketik, dan ini tidak mungkin karena banyaknya kesalahan itu dibawa saja 19 juta. Bahkan sistem KPU tidak memenuhi ISO 9000, tanpa security system IT,” kata Agus dalam simposium Fakta Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin (15/5).
Agus menjelaskan, persoalan entry data ini merupakan bukan data yang sebenarnya. Cukup banyak cacat dan viral, sehingga muncul disclaimer yang sebutkan akan benahi system entry data dan akan dilakukan penghitungan berjenjang. Disclaimer ini merupakan bentuk pernyataan sikap bahwa adanya kekacauan sistem IT di KPU.
“Harusnya bisa diantisipasi dalam proses design program. Bisa dipastikan ada intruder dalam sistem ini. Sistem mainan, yang harga programnya hanya puluhan juta, tidak butuh harga triliunan,” katanya.
Pada kesempatan sama, pakar IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Haerul Anas menjelaskan, dalam situng KPU tidak realtime, ada jeda lebih kurang 15 menit. Tidak validasi terhadap kesalahan entry, sehingga ditemukan 13 ribu lebih kesalahan.
“Nah, yang kami temukan tidak ada verifikator di pusat hanya ada di KPU dan itu diakui KPU dan belum diperbaiki,” kata Haerul.
Selain itu, terdapat kejanggalan dari salinan C1 yang berubah dan adanya penggelembungan suara. Haerul menjelaskan ada tiga hal keanehan umum yaitu data monitoring yaitu data diubah, perubahan di angka kehadiran dan C1 tidak lengkap serta adanya kesalahan entry.
“Tidak adanya sertifikat audit pada server/aplikasi KPU dengan anggaran mencapai 24 Triliun maka kita hanya bisa bertanya-tanya,” kata dia.
Bahkan, kata Haerul, seluruh aplikasi terebut berpotensi kena hack. Namun tetap saja lebih berat indikasi adanya penyusup yang mengganggu dari dalam KPU.
“Kita bisa artikan semua ini bahwa KPU tidak mau sistem ini aman dengan pembiaran adanya gangguan yang akan masuk. Kesimpulannya, IT KPU itu janggal dan mencurigakan,” ujarnya.
(*)
