LUWU UTARA — Terkait pemberitaan yang menyatakan PAD Luwu Utara menurun, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan PAD Luwu Utara meningkat.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Indah saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, Kamis (22/8/2019).
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat dan DPRD Luwu Utara mengapresiasi hal tersebut saat pandangan fraksi-fraksi,” tulisnya.
Masih menurut Indah, dalam rangka optimalisasi PAD, Pemkab Luwu Utara telah bekerjasama dengan tim Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Bank Sulselbar serta dievaluasi per bulan.
“Tanggal 14 Agustus lalu dievaluasi di kota Palopo. Alhamdulillah terjadi peningkatan PAD, meskipun kami belum berpuas diri karena masih ditemukan WAPU (wajib pungut) yang tidak menggunakan alat MPOS (Mobile Payment Online Sistem) yang telah dibagikan dalam rangka peningkatan PAD,” terangnya.
Namun, keterangan Bupati Indah ini langsung dibantah Karemuddin. Di tempat berbeda, Ketua Partai Amanah Nasional (PAN) Lutra itu mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.
Pemerintah Luwu Utara, kata dia, bahkan harus menarik penyertaan modal dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk menutupi defisit yang terjadi.
“Yang kami apresiasi itu Insfratruktur pencapaian pembangunan yang ada di Kecamatan bukan PAD,” tegasnya, Jumat (23/08).
Karemuddin melanjutkan, kalau mereka capai target tidak bakal ada defisit, capai target tapi defisit, wah ketemu nggak tuh? Tanyanya heran.
“Kalau capai target tidak akan ada defisit,” tegas Ketua PAN Luwu Utara itu lagi.
Ia melanjutkan, soal PAD bukan zamannya ibu Indah saja tapi sudah sepuluh tahun saya jadi DPRD, tapi masih hadapi penyakit yang sama. Dan itu penyakitnya SKPD yang mengejar pendapatan, bebernya.
Pengamat Kritisi Kualitas SDM (ASN) di Lutra
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan pemerhati masalah sosial ekonomi di Luwu Utara, Adam, yang juga Ketua Umum De’POLIC Luwu Utara (Demokrasi Political Public of Indonesia) kepada Media Duta Online, saat dihubungi via WhatsApp (23/08) ikut angkat bicara soal gagalnya Pemda Lutra mencapai target penerimaan dalam APBD.
Hal itu, kata Adam, akibat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara masih dianggap rendah terutama soal perencanaan dan follow up di lapangan.
“Hal ini berarti pemerintah (Pemda) gagal dalam capaian perencanaan tahunan, harusnya pemerintah sudah bisa melihat dari segi kajian potensi dan peluang program tahunan,” kata Adam.
Lanjut dia, “yang sulit itu ketika program terlalu selangit sementara takaran SDM pemerintah daerah lemah, hasilnya bagaimana, ya defisit terus, karena gagal dalam perencanaan dan lemahnya SDM saat pelaksanaan (eksekusi),” tandas Adam.
Untuk itu pengamat ini minta, agar Pemda Luwu Utara mau terus berbenah dan meninggalkan pola-pola lama, dengan sistem Asal Pimpinan Senang, begitupun dengan rekrutmen pejabat agar sesuai dengan kemampuan teknis, tidak berdasarkan pada “Like and Dislike” semata, selain juga harus terus meningkatkan pelatihan SDM dan meningkatkan pengawasan supaya tidak ada kebocoran anggaran, kuncinya.
Penulis: Putri
