MEDIA DUTA,BARRU — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barru Abubakar,S.Sos,M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 yang berlangsung di Baruga Pettu Adae, Lantai VI Menara MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (08/01/2026).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barru dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dan rencana aksi yang lebih terukur guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Agenda rapat yang difokuskan pada evaluasi kinerja tahun 2025 dan penyusunan rencana aksi tahun 2026 dinilai strategis untuk dilaksanakan di awal tahun. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengambil pelajaran dari capaian dan tantangan tahun sebelumnya, sekaligus menyusun langkah-langkah yang lebih terarah dan terencana untuk tahun mendatang.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut antara lain:
Identifikasi indikator kinerja, melalui penjabaran indikator kunci ke dalam indikator dan subindikator agar perencanaan lebih terstruktur dan mudah diukur.
Penetapan rentang waktu pelaksanaan, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, disesuaikan dengan durasi program dan kegiatan guna memudahkan proses pemantauan.Dasar perencanaan, dengan menjadikan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 sebagai landasan utama agar seluruh rencana aksi selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penguatan reformasi birokrasi, sebagai amanah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Pendekatan yang diterapkan dalam rapat ini, termasuk pemberian contoh indikator utama serta pembukaan ruang diskusi, diharapkan mampu menciptakan suasana pertemuan yang lebih interaktif dan berorientasi pada solusi. Peran pimpinan sebagai pemandu dan fasilitator juga dinilai penting untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam menyusun langkah pencapaian target kinerja.
Selain itu, dukungan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi kunci untuk memastikan seluruh upaya memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam rangka peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rapat ini turut menekankan pentingnya penguatan indikator pendukung, meliputi:
Perencanaan dan pengukuran kinerja, dengan penetapan penanggung jawab yang jelas agar setiap aktivitas memiliki target dan arah yang terukur.
Pelaporan kinerja, yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah agar capaian kinerja dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
Evaluasi internal, yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pada tahap awal, telah teridentifikasi 35 Kinerja Utama berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, reformasi birokrasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain: Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Nilai Rapor Pendidikan, Indeks Risiko Bencana, Indeks Kesehatan, prevalensi stunting, LPPD dan LKPJ, Indeks Daya Saing Pilar Infrastruktur, Indeks Infrastruktur Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, penurunan intensitas emisi GRK, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pemerintahan Digital, rasio PAD terhadap pendapatan daerah, MCSP KPK RI, penilaian Adipura, Anugerah Parahita Ekapraya, Kabupaten Layak Anak, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, optimalisasi pemanfaatan MPP Digital (single sign-on), Kabupaten/Kota Sehat, Indeks Inovasi Daerah, pengendalian inflasi, penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI, tingkat kematangan organisasi, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, LHKPN, LHKASN, penyusunan pakta integritas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Indeks Barang Milik Daerah (BMD).(Hana)* Humas IKP*
