MEDU-ONLINE–Kec. Malangke adalah daerah yang telah bertahun-tahun digenangi oleh banjir dan sampai hari ini blm ada penanganan khusus dari pihak pemda
Kec. Malangke yang terdiri dari 14 desa dimana dari 9 desa sudah masuk dalam langganan banjir yang sampai hari ini belum ada penanganan serius dari Pemda.
Adapun desa yang terdampak banjir tersebut adalah:
1. Desa Tingkara
2. Desa Tolada
3. Desa Pettalandung
4. Desa Girikusuma
5. Desa malangke
6. Desa Pince pute
7. Desa Tute mata
8. Desa Benteng
9. Desa Tokke
Berangkat dari hasil dialog Pemilar Kom. Malangke tahun 2019 lalu yang menjadi sebuah kesepakatan namun naas belum direalisasikan .
Hingga pada hari ini tepaatnya pada tanggal 29 Juni 2020 aliansi mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menuntut janji pemda yang tak kunjung direalisasikan.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat Malangke ini itu kemudian berkonvoi dari Desa Tolada sembari menyampaikan aspirasi di sepanjang jalan.
Tidak hanya itu setiba di titik aksi depan monumen Masamba massa aksi menabur jagung di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada Pemda yang tak kunjung merealisasikan hasil MOU kesepakatan antara Pemda dan Pemilar Komisariat Malangke tahun lalu.
Herwiansayah selaku koordinator lapangan menyampaikan dalam orasinya bahwa kami masyarakat Malangke bagian dari Luwu Utara kami bukan anak tiri dari Luwu Utara di sela-sela orasinya.
Tak hanya itu massa aksi pun mengarah ke kantor bupati Luwu Utara untuk bertemu langsung dengan pihak Pemda untuk menagih janji namun sangat disesalkan bupati pun tidak ada di tempat.
Namun itu tidak menghentikan aksi unjuk rasa setelah melakukan orasi ilmiah massa aksi pun ditemui oleh pihak Pemda dan disambut oleh beberapa kepala dinas terkait diantaranya kepala dinas PU, kepala dinas BPBD, kepala dinas KLHK beserta sekertaris daerah Kab. Luwu Utara.
Di sela dialog massa dan Pemda mendapat sebuah kesepakatan tentang penanganan banjir di Kec. Malangke dan segera melakukan pengerjaan di Kecamatan Malangke. “Besok akan kita tarik alat ke Malangke dan 2 unit lain penyedot pasir, ucap Suaib Mansyur.
Tak hanya itu sekertaris daerah pun angkat bicara mengenai janji Pemda Lutra tentang pengadaan mesin penyedot yang akan diadakan sebanyak 3 unit paling lambat bulan Agustus, katanya.
Dari hasil dialog dan statemen Pemda terkait penanganan banjir kami akan kawal dan akan melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih besar ketika pihak Pemda tidak segera merealisikan apa yang menjadi kesepakatan MOU Pemda dan Pemilar Komisariat Malangke.
Jika Pemda Lutra dalam hal ini Bupati Luwu Utara tidak mampu menunaikan kesepakatan yang telah dibangun bersama, maka kredibilitas pemerintah Daerah Lutra di bawah kepemimpinan Ibu Indah kami pertanyakan, pemerintah kami anggap gagal dalam memajukan daerah Lutra sebagai daerah yang maju dalam sektor pertanian selama ini..
“Ibu Indah gagal dalam mewujudkan visi misinya sebagai bupati Lutra,” tutup Korlap Herwiansyah. (rl)
