MEDU-ONLINE | Kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur terkait persoalan beasiswa untuk masyarakat Lutim yang melanjutkan studi perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ternyata minim, dan tidak sesuai dengan janji yang pernah disampaikan oleh bupati.
Tahun 2021 dari penyampaian sosialisasi Tim Beasiswa Lutim kuota penerima beasiswa berprestasi yang disediakan hanya 3000 sedangkan tahun sebelumnya 7000, sedangkan penerima beasiswa kurang mampu tidak semuanya mampu diakomodir terkecuali yang sudah terdaftar dalam data Dinas Sosial. Belum lagi syarat IPK yang dirasa memberatkan mahasiswa.
Menyikapi polemik beasiswa Lutim, HAM-LUTIM Batara Guru melakukan aksi unjuk rasa pra kondisi pada Kamis, 18 November 2021 lalu.
Dalam aksinya, Faisal selaku jenderal lapangan, menyampaikan dalam orasinya menyayangkan Pemda khususnya bupati Lutim yang memberikan putusan terkait regulasi beasiswa tahun ini.
“Gerakan yang terbangun hari ini adalah gerakan yang berangkat dari kerisauan seluruh mahasiswa kabupaten Luwu Timur terhadap beasiswa yang sangat dipersulit,” terang Faisal.
Ditambahkan, beberapa persyaratan yang kemudian hadir dalam tambahannya menjadi alasan utama bagi mahasiswa lutim untuk tidak lagi ingin serta mau mengurusnya.
“Dalam tambahan persyaratan ini kami menganggap bahwa Pemda Lutim mengambil langkah yang kurang objektif sebab dalam penyusunan regulasi yang ada tidak melibatkan mahasiswa,” kuncinya. (*)
