Bupati Tak Merespon Tuntutan Korban Banjir, Warga Ancam Akan Turun ke Jalan

  • Whatsapp

MEDU.ONLINE – Pertemuan Bupati Luwu Utara dengan puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Bandang, di Aula Lagaligo, Selasa (11/08) kemarin, ternyata belum menemui titik temu dan hasil kesepakatan.

Sebelum pertemuan, pihak DPRD meminta bupati untuk menerima seluruh warga karena ingin mendengarkan langsung pernyataan bupati.

Bacaan Lainnya

Bupati yang awalnya hanya ingin menerima utusan perwakilan saja akhirnya menyetujui hal itu termasuk permintaan warga agar diakhir pertemuan dibuat kesepakatan secara tertulis agar diskusi tersebut tidak sekedar seremonial saja.

“Pertemuan selesai sebelum Magrib, namun terus berlanjut tarik ulur hingga jam 9 malam untuk menentukan hasil pertemuan,” ujar Zulkifli Hatta, Koordinator Forum.

Namun sayangnya, lanjut Hatta, Bupati sebagai Komandan Penanggulan Bencana dengan berbagai alasan tidak merespon bahkan merubah hasil kesepakatan bersama termasuk beberapa tuntutan warga yang telah didiskusikan.

“Hingga saat ini kami belum memperoleh kejelasan. Awalnya bupati setuju namun diakhir pertemuan kembali diingkari. Jika tuntutan kami tidak direspon, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tukasnya.

Berikut tuntutan warga yang tidak direspon oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menurut Zulkifli Hatta :

1. Percepatan Normalisasi Sungai secepatnya.

2. Pemda lutra sharing anggaran dengan pemerintah pusat untuk dana sewa rumah warga korban banjir yang oleh pemerintah pusat sendiri hanya berkisar 500ribu rupiah perbulan / rumah.

3. Lokasi pembangunan Hunian Tetap harus melihat aspek sumber penghidupan warga.

4. Bangunan dan lahan warga yang akan dibuatkan tanggul serta pembebasan daerah rawan bencana harus berdasar kepada UU hak kepemilikan setiap warga negara.

5. Segera menurutkan alat berat untuk membuka kembali lahan perkebunan dan sawah warga yang tertimbun.

6.Jaringan pengaman sosial ekonomi warga terdampak harus jelas mengingat UU no 24 tahun 2007 tentang tanggap darurat bencana. (*)

Pos terkait