PALOPO — Publik Kota Palopo masih penasaran, ada angin ribut apa sehingga Walikota HM Judas Amir harus capek-capek menandatangani sendiri Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP Elektronik.
Pekan lalu, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo menggelar kegiatan sosialisasi tentang calon perseorangan dan aplikasi SILON, Sabtu (4/11) Ketua Panwaslu Palopo Syafruddin Djalal dengan tegas mewanti-wanti Suket yang ditandatangani Kepala Daerah yang notabene akan maju lagi di Pilkada 2018 itu.
Kata Syafruddin, Suket model begitu tidak sah karena dianggap bertentangan dengan Juknis Kemendagri dalam Surat Edaran Nomor 471.13/10231/Dukcapil Tentang Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el tertanggal 29 September 2016.
Senin siang, awal pekan ini, 13/11 saat MEDIA DUTA Online menyambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), selepas sholat Ashar di ruang kerjanya, Akram Risa mengatakan jika soal itu memang sudah diambilalih pimpinan sejak Oktober 2017.
Hanya saja, Kadis Dukcapil ini enggan berkomentar lebih jauh polemik soal Suket yang berkepanjangan ini.
Akram hanya berkata jika soal Suket urusan walikota bukan urusan dirinya lagi. Termasuk ketika MEDIA DUTA Online mempertanyakan Juknis Kemendagri yang disebut-sebut Panwas Palopo sebagai suatu langkah yang bertentangan.
“Saya tidak usah berkomentar karena hanya akan membuat panjang masalah, lebih baik saya diam,” ujar Akram.
Saat kami tanya soal Suket hingga hari ini apakah masih ditandatangani Walikota, Kadis Dukcapil ini hanya mengangguk.
Begitupun saat kami cecar dengan pertanyaan soal blanko E-KTP ia pun bilang masih aman.
“Aman, ada 5000 blanko tersedia,” ucapnya pelan.
Kadis Dukcapil ini tidak melanjutkan kalimatnya saat kami tanya lebih jauh soal Suket dan banyaknya blanko eKTP.
“Banyak blanko tetapi Suket jalan terus? apakah ini tidak menimbulkan persepsi macam-macam?” Tapi Akram hanya terdiam.
Tiba tiba, telepon genggamnya berdering. Ia tampak berbicara dengan seseorang yang juga menanyakan soal Suket.
“Tabe pak ada 30-an Suket di atas meja Pak Wali yang mau ditandatangan……….soal itu kita tanyakan langsung Pak Wali ……….saya tak usahlah berkomentar lagi……,” sahut Akram meladeni penelpon itu.
Sang penelpon tampaknya bukan orang biasa. Karena sibuk menerima telepon kami putuskan untuk pamit dan bergegas dari ruangan tersebut.
Diamnya Kadis Dukcapil dari kontroversi seputar Suket setidaknya menjadi bahan spekulasi kalangan pengamat politik dan kebijakan publik di Kota Palopo.
Darmawan S.Ap yang akrab disapa Joe di Palopo 14/11, mengatakan, jika Kadis Dukcapil enggan mengomentari polemik Suket, berarti benar kata orang, jika memang ada masalah ‘laten’ alias tersembunyi dalam tubuh pemerintahan Judas Amir saat ini, di tengah gonjang ganjing isu elektabilitas dia yang semakin melorot.
“Ini bukti jika memang ada ‘sesuatu’ yang tidak sinkron antara boss dan atasan, ini kurang baik dan contoh buruk tata kelola pemerintahan era JA,” tandas Joe.(*)
