Media Duta, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek Multiyears Contract (MYC) di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat mencapai target penyelesaian sesuai dengan rencana.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, saat dikonfirmasi awak media mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek MYC yang sedang berjalan. Tujuan utama dari sidak tersebut adalah untuk mengevaluasi perkembangan proyek-proyek tersebut dan memastikan bahwa setiap proyek dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“DPRD sementara menyusun sidak ke proyek MYC. Kami ingin mengevaluasi proyek-proyek MYC ini, memastikan bisa mencapai 100 persen,” ungkap Sayyid Anjas dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).
Anjas menambahkan bahwa ada beberapa proyek MYC yang diperkirakan tidak akan selesai sesuai jadwal. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan lebih memprioritaskan proyek MYC yang berpotensi selesai tahun ini. Pengawasan yang ketat, menurutnya, sangat penting untuk mencegah keterlambatan yang dapat merugikan pembangunan daerah.
“DPRD sementara ini melakukan pengawasan terhadap proyek MYC yang masih berjalan. Proyek yang diperkirakan bisa selesai di tahun ini akan jadi fokus utama,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anjas menegaskan bahwa proyek MYC yang tidak mencapai target atau mengalami keterlambatan signifikan akan dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Evaluasi terhadap kinerja proyek-proyek tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan proyek di tahun-tahun mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek MYC digunakan dengan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Dengan pengawasan ketat dari DPRD, Sayyid Anjas berharap seluruh proyek MYC dapat memberikan hasil yang maksimal, meningkatkan kualitas infrastruktur di Kutai Timur, dan memastikan pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan prioritas proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu.
