MEDU-ONLINE, PALOPO | Forum Group Discussion Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat, bersama Mahasiswa Pemuda, Buruh, Ojol, Petani dan Nelayan dan Seluruh Elemen Masyarakat menyatakan menolak kenaikan harga BBM yang disampaikan melalui FGD pada hari Senin, 5 September 2022 di Hotel Claro.
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sulsel, Forkopimda Sulsel, Forkopimda Sekota Makassar, Polres Sejajaran Sulsel, Ketua DPRD Prov Sulsel, Ketua DPRD Kota Makassar serta berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA secara tatap muka dan via online.
Kegitan yang bertemakan “Bersama mencari solusi penyesuaian BBM ; Penyesuaian BBM, Perlukah?” tersebut menghadirkan narasumber A. Ikram Rifqi (Ketua Umum HMI Badko Sulselbar), Andi Rahmat Maggabarani (Ketua HIPMI Sulsel), Prof. Marsuki Dea., PhD. (Akademisi Ahli Ekonomi), Laode Syarifuddin Mursali (Manajer Humas Pertamina Region VII) dan Aulia Arsyad, S.STP., M.SI (Kadinsos Kota Makassar).
Kapolda Sulsel, Irjenpol Drs. Nana Sujana, M.M. sebagai Keynote Speaker mengatakan bahwa “kegiatan ini merupakan suatu ruang diskursus dalam agenda silaturahmi seluruh elemen yang tentunya sebagai ruang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merespon kenaikan Harga BBM. Tentu dalam inisiasi FGD ini, kita semua berharap dapat menemukan langkah solutif untuk membangun sinergitas dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi solusi terkait problem kenaikan harga BBM”.
.
Ketum Badko HMI Sulselbar A. Ikram Rifqi dalam sambutannya mengawali dengan meneriakkan Hidup Mahasiswa dan Rakyat Indonesia, teriakan ini untuk membakar semangat peserta FGD agar dapat melahirkan gagasan dan kritikan yang memiliki dasar dan rasionalisasi yang kuat untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini.
Ikram berharap acara ini akan melahirkan sebuah draft yang memiliki dasar yang kuat untuk disampaikan kepemerintah pusat, DPR RI, dan MPR RI dengan keterlibatan Masyarakat, serikat buruh, petani, nelayan, ojol, supir angkot, mahasiswa dan organisasi lainnya yang memiliki visi yang sama untuk menolak kenaikan Harga BBM ini.
.
Dalam paparan materi Ketum Badko HMI Sulselbar menyampaikan ketimpangan Anggaran Subsidi Energi Oleh pmerintah yang sejak tahun 2017 sampai 2021 tidak pernah melebih 200 T bahkan di tahun 2021 hanya dianggarkan sebesar 142 T dan ditahun 2022 meningkat drastis menjadi 502 T, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kenaikan anggarannya lebih dari 300 persen namun kita mengalami defisit distribusi energi terutama BBM subsidi ini, ada kemungkinan permainan besar oleh oligarki dan pemerintah sehingga menyebabkan Harga BBM Naik dan merugikan masyarakat. Ucap ikram.
.
Adanya kebocoran penyaluran BBM Subsidi ini juga menjadi sorotan dalam paparan Ikram yang menganggap fungsi pengawasan oleh pertamina dan polri yang tidak tegas dalam menyalurkan BBM Subsidi tepat sasaran untuk itu kami mengusulkan adanya integrasi data Samsat oleh Polri dengan pertamina untuk mendeteksi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM Subsidi yaitu yang memiliki mobil lebih dari satu dan yang memiliki pembayaran pajak kendaraan mobil mewah tutup Ikram.
.
Dalam sesi diskusi, masing-masing penanya/penanggap dari forum semuanya tegas menolak kenaikan harga BBM baik itu Pihak Serikat Buruh, Pemuda dan Mahasiswa semuanya tegas menyatakan sikap Menolak Kenaikan Harga BBM.
Diantaranya dari pihak Ojol mengatakan “Kami dari pihak Ojek Online menggunakan kendaraan (mobil/motor),kami gunakan sebagai alat untuk mencari nafkah. Maka kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Pertamina untuk memberikan klasifikasi khusus terkait pemberian subsidi ke rakyat kasian”.
Sejalan dengan pihak Buruh, pemuda dan mahasiswa “meminta kepada pihak legislatif dalam hal ini DPRD hingga DPR RI untuk menyelesaikan polemik BBM ini. Karena percuma rakyat berkoar menolak BBM kalau instansi legislatif tidak menjalankan perannya sebagai wakil rakyat”.
“Kesimpulan dari FGD ini adalah di hadapan semua peserta, HMI badko sulselbar beserta seluruh peserta FGD, di hadapan ketua DPRD Prov. Sulsel A. Ina Kartika Sari , serta para Kapolres sejajaran Polda Sulsel. Kami menolak kenaikan BBM dan hasil dari diskusi ini akan kami bawa ke DPR RI, MPR RI dan pemerintah pusat. Maka HMI badko Sulselbar akan selalu mengawal dan berjuang bersama masyarakat,” tutup Muhammad Aswin selaku moderator.
(*)
