PALOPO — Satuan Kerja (satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) kota palopo melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melakukan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat (PKM) dengan menggelar Pelatihan Kluster bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Lurah dan Camat sekota Palopo, di Aula Kantor Walikota Palopo, Rabu 28 November 2018.
Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai nakhoda dan peran BKM/LKM sebagai motor penggerak kolaborasi dalam penanganan kumuh untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh” itu dibuka Asisten I Setda kota Palopo, H Burhan Nurdin, yang mewakili Walikota.
Ramli ST, Kepala Satker PIP kota Palopo pada kesempatan itu mengatakan kota Palopo salah satu daerah yang mendapat bantuan program kota tanpa kumuh (Kotaku) dari Kementerian PUPR, berdasarkan program Nawacita Presiden Jokowi dalam mewujudkan program 100-0-100, yang salah satunya adalah 0 (nol) persen bebas kawasan kumuh.
Ramli menjelaskan, Program Kotaku mempunyai tujuan utama meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, “Sasarannya adalah lokasi permukiman dan perumahan kumuh yang sudah di SK kan oleh wali kota,” ungkap Ramli.
Lanjut Ramli, SK kumuh Walikota kota Palopo nomor 290/VII/2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, ditetapkan 89,33 Ha, dan setelah diintervensi dengan pembangunan infrastruktur di lokasi kumuh itu maka pada tahun ini sudah mampu dikurangi sekitar 52, 25 ha atau sekitar 70 persen, sehingga sisa luasan kumuh kota Palopo adalah 34,08 Ha atau sisa kurang lebih 30 persen.
“Dan 2019, 0 (nol) persen kumuh, itu komitmen kita,” tegasnya.
Asisten Pemerintahan (Asisten I) Setda kota Pekalongan, H Burhan Nurdin dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu menyampaikan semua program kegiatan bisa terlaksana dengan baik, tentunya diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua stake holder yang ada. “Tidak mudah, tapi dengan keterlibatan kita semua, niat baik kita, semua akan tercapai,” ungkap Burhan Nurdin.
Asisten Pemerintahan juga berpesan agar setiap pelaksanaan program kegiatan selalu berpedoman pada aturan yang ada. “hari ini kita dapat pencerahan dari para nara sumber, baik itu aturan, mekanisme, pelaksanaan serta pemanfaatannya, jadi tidak ada alasan lagi, tetap berpedoman pada aturan yang ada,” jelas Burhan.
“Koordinasikan dengan baik jangan jalan satu-satu (sendiri sendiri), jika ada hal yang masih bisa dibicarakan bersama, bicarakan. Ada yang mengganjal, mari kita diskusikan,” terangnya di hadapan para peserta pelatihan yang terdiri dari camat, lurah dan utusan dari BKM/LKM kota palopo. Hadir pula pada kesempatan itu Ismail, Koordinator Kota (korkot) 3 Palopo program Kotaku dan . (Humas/**)
