Media Duta, Mamasa – Nampaknya masyarakat Mamasa patut berbangga dengan kehadiran pemimpin baru Bupati Welem Sambolangi. Betapa tidak, dihari ketiga masuk kantor, Bupati sudah menunjukkan komitmen dan keyakinannya dalam membangun Mamasa bahkan terwujudnya Mamasa yang Mamase – maju, mandiri,dan sejahtera sudah didepan mata.
Sebelum Welem Sambolangi menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pidato sambutan Bupati Mamasa, ia melakukan sidak di Kantor Lurah Mamasa dan Kantor Dukcapil. Selasa, 04/03/25.
Kemudian, saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Agum Saputra, juga dihadapan sekira 20 anggota DPRD, Bupati Mamasa menyampaikan temuannya jika kantor kependudukan dan catatan Sipil sangat minim fasilitas.
“Dari informasi pegawai ternyata peralatan di Kantor kependudukan dan catatan sipil memiliki peralatan seumur Kabupaten Mamasa. Karena itu segera kita akan siapkan peralatannya sehingga tidak boleh masyarakat Mamasa mengurus kependudukan lebih dari 15 menit”. Kata Welem.
Welem Sambolangi dalam pidatonya juga merumuskan bagaimana strategi menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan retribusi pasar-pasar.
Dalam hal kondisi Mamasa yang sedang terpuruk ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Mamasa mengalami masalah serius akibat adanya utang daerah sebesar 155 miliar. Bahkan berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah audit tahun 2023 didapati ada penyimpangan keuangan daerah sebesar 81 miliar dan itu berada ditangan pihak ketiga yang perlu dikembalikan.
Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan membangun sinergi dengan Kejaksaan Negeri Mamasa untuk segera menindaklanjuti sejumlah aset daerah yang digunakan oleh pihak ketiga dan para pejabat yang sudah purna tugas agar segera mengembalikan dana tersebut ke Pemerintah Kabupaten Mamasa.
“Dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan membangun MOU (Memorandum Of Understanding) kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mamasa untuk meminta uang dikembalikan, ada pada rekanan, ada juga di oknum pejabat yang sudah purna tugas, jadi temuan ini subjeknya jelas, kami bicara berdasarkan hasil audit BPK yang merupakan dokumen resmi negara,” tegas Welem.
Selanjutnya, Welem mengatakan bahwa mereka akan menunggu hasil audit BPK tahun 2024, namun sebelumnya akan segera mengatasi temuan audit tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Mamasa.
Dalam kesempatan itu pula Welem meminta dukungan dan kerjasama lembaga DPRD dalam mensukseskan program jangka menengah dan jangka panjang sesuai visi dan misi Bupati. Ia akan segera mengajukan visi misinya untuk dibahas DPRD.
Selain itu, Welem Sambolangi juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan, untuk percepatan pengaktifan kembali BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi salah satu masalah besar di Mamasa.
“Pemda telah membentuk tim yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati, diberi tugas khusus untuk validasi data keikutsertaan BPJS yang sebelumnya sebanyak kurang lebih 21.000 pengguna kita BPJS bisa di-valid-kan, sehingga angka itu bisa diturunkan,” sambungnya.
Welem menjelaskan pengurangan keikutsertaan BPJS ini, bukan bermaksud menghilangkan hak-hak masyarakat.Tetapi menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna memperjelas data, sehingga ada kejelasan data pengguna BPJS.
Berapapun data yang ditemukan tim, lanjut dia, itulah warga Mamasa yang wajib diaktifkan BPJS-nya setelah berkontrak dengan pihak BPJS kesehatan.
Welem Sambolangi juga memastikan tandatangan kontrak akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mamasa 11 Maret mendatang.
Usai menyampaikan pidato, sejumlah anggota DPRD menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Bupati Welem Sambolangi. Diantaranya Orsan Soleman dari Fraksi Nasdem, Yohanes Kraton dari Fraksi PDIP, dan Juang Gayang Pongtiku dari fraksi PKS.
Diketahui, acara ini turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota DPRD, serta tokoh-tokoh agama.
