Media Duta, Luwu Utara — Dalam rangka menjamin hak pilih masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Muhajirin bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Malangke Barat, melakukan kegiatan monitoring terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit), Sabtu (6/7/2024).
Proses Coklit yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun DPT yang akurat dan dapat dipercaya.
Muhajirin, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses Coklit di seluruh wilayah Kab. Luwu Utara, termasuk di Kecamatan Malangke Barat, berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk persiapan Pilkada mendatang.
“Kami secara berjenjang bersama dengan Panwaslu Kecamatan untuk memonitor jalannya proses Coklit di lapangan. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam persiapan Pilkada, khususnya terkait dengan data pemilih, berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhajirin.
Dalam pantauan yang dilakukan, Ketua Bawaslu masih ada beberapa masalah saat proses coklit dilakukan pantarlih. Sehingga ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dari tingkat Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang ada di lapangan.
“PKD dalam proses ini dengan didampingi oleh panwaslu kecamatan membuat daftar inventaris masalah (DIM) diwilayah kerjanya untuk nanti Bawaslu Luwu Utara teruskan ke KPU dalam bentuk saran perbaikan,” ucapnya.
Iapun berharap hal seperti ini menjadi perhatian KPU, dalam mengevaluasi kerja-kerja Pantarlih.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian KPU Luwu Utara dalam mengevaluasi kerja-kerja Pantarlih sehingga menjamin hak pilih masyarakat, jangan sampai setelah tahapan coklit masih ada masyarakat yang belum terdata dengan benar,” ujarnya.
Secara keseluruhan, kegiatan monitoring Coklit yang dilakukan oleh Bawaslu Luwu Utara bersama Panwaslu Kecamatan ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam menjaga hak pilih masyarakat pada Pilkada 2024.
