Job Fair 2018 Ternyata Menyisakan Soal, Komisi I DPRD Palopo Kritik Manajemen Pengelolaan Anggaran Disnaker

MEDU ONLINE — CV Elmira meradang. Event Organizer (EO) yang membuat perhelatan Job Fair ‘siapa mau kerja apa’ pada tahun 2018 silam di Gedung Kesenian Palopo ternyata bermasalah.

Pasalnya, sejak event itu selesai, duit yang ia kantongi baru Rp27 juta. Alih-alih untung, CV Elmira malah buntung, karena hingga ia mengadu di Komisi I DPRD Palopo, Jumat 21 Februari 2020 kemarin – uang sisa yang dijanjikan tak kunjung cair. Padahal sudah lewat 2 Tahun Anggaran saat event digelar.

Suraidah, owner CV Elmira menangis. Ia merasa haknya belum ditunaikan pihak Disnaker Palopo, padahal kewajibannya sudah ia laksanakan dengan baik dan benar. “Disnaker masih berutang Rp179 juta,” katanya.

Event Job Fair ini merupakan program kerja Disnaker di TA 2018. Selaku Event Organizer (EO) CV Elmira sudah 4 tahun sebelumnya memasukkan proposal dan terlaksana pada tahun 2018. Anggarannya ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebanyak Rp206 juta.

Kegiatan ini bahkan sempat lima kali diundur sebelum akhirnya ditetapkan, yakni pada tanggal 21 dan 22 November 2018.

“Waktu itu kami hanya dapat biaya operasional Rp27 juta. Itupun dibayar tiga kali. Untuk menutupi biaya lainnya terpaksa kami menggunakan dana pribadi perusahaan, dengan harapan nanti toh akan diganti,” kata Suraidah dengan mata berkaca-kaca.

“Singkat cerita, tiba-tiba pencarian tidak sesuai dengan RKA, yang mau cair cuma Rp 75 juta dari Rp 206 juta, tentu kami pusing, karena event itu costnya cukup besar,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Palopo, Kodrat Pipi mengatakan, dulunya pelaksanaan Job Fair tersebut hampir tidak jadi terlaksana. Mengingat waktu sangat mepet di pengujung tahun.

Pihaknya juga pernah menawarkan ke pihak EO untuk menunda dulu pelaksanaan kegiatan ini, dikhawatirkan di akhir tahun anggaran tak bisa cair.

“Masalah lain adalah tidak ada hitam diatas putih kerja sama kami dengan Elmira. Harusnya proyek ini harus ditender, dan itu tidak kita lalui. Kalaupun mau sistem ditunjuk harus ada tiga perusahaan pembanding,” ucap Kadisnaker mengelak.

Kodrat menambahkan, dalam perjalanan kegiatan semua berubah. Tiba-tiba diambilalih sama CV Elmira. Sehingga diputuskan jalan saja karena ada anggarannya.

“Kami minta administrasi dan bukti fisik dari CV Elmira dan tidak ada. Tidak ada juga Surat Perintah Kerja (SPK). Dana yang cair hanya Rp75 juta itupun habis untuk membayar honor catering, biaya upah Satpol PP, Kepolisian, Perhubungan, dan Sablon,” ungkap Kodrat.

Sebagai penengah, anggota Komisi I DPRD Palopo, Misbahuddin menyarankan agar permasalahan ini dibawa ke jalur Inspektorat. Nanti hasil dari Inspektorat-lah yang akan dijadikan acuan.

“Susah juga kalau mau dibayar. Tidak ada kontrak kerja. Tidak ada hitam diatas putih. Kalau dibayar juga akan membahayakan Dinas Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, tanggapan berbeda (Disenting Opinion) dilontarkan legislator cerdas partai Golkar, Baharman Supri.

Ia menuding Disnaker Palopo lalai dalam menjalankan fungsinya.

“Saat Job Fair 2018 diadakan nama Disnaker Palopo yang Pore, bahkan, Pak Wali yang datang langsung membuka kegiatan dan menghadiri acara itu, eh giliran masalah keuangan ditagih, Disnaker malah seolah lepas tangan, mutar-mutar, ini kan tidak baik, terkesan tidak mendidik dan pragmatis, harusnya mitra kerja Disnaker ini dibantu, bagaimana caranya supaya ia bisa memperoleh haknya. Masa keringat orang tidak dihargai?,” papar Baharman Supri.

Baharman menilai Disnaker lalai dalam unsur pembinaan. Tidak ditender tapi kemudian terkesan dipaksakan untuk diadakan.

“Kenapa dilaksanakan dalam posisi seperti ini. Kalaupun tidak ada kontrak atau hitam diatas putih, kenapa juga sudah dibayar pada tahap awal sebesar Rp27 juta. Artinya kan ada komunikasi sebelumnya,” terang Baharman yang juga pegiat Koperasi dan UMKM tersebut.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmanza DP melihat ada kejanggalan dalam proses kegiatan Job Fair ini. Menurutnya, program ini terkesan dipaksakan sekali. Pihak CV Elmira ia nilai juga terlalu gegabah mau bekerja tanpa ada Surat Perintah Kerja (SPK).

“Jangan bekerja atas perintah melalui WhatsApp atau ucapan lisan. Pegang dulu SPK-nya baru bekerja. Saya juga heran, kenapa CV Elmira punya wewenang mempengaruhi RKA kami, ini yang agak aneh,” tandasnya.

Dalam pertemuan ini dihasilkan kesimpulan, nantinya CV Elmira akan mendapat kepercayaan lagi guna mengelola event Disnaker berikutnya, agar bisa menutupi kerugian yang sudah ditangguk EO pelaksana Job Fair dua tahun silam itu. (yayat)

Pos terkait