MEDIA DUTA, LUWU UTARA – Kepala Desa Marannu, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara membantah tudingan dari oknum masyarakat berinisial SN yang menuduh bahwa sistem pemerintahan di Desa Marannu diterapkan layaknya sistem kerajaan.
Dalam klarifikasinya, Kepala Desa Marannu, Jhon M. Barapadang menegaskan bahwa semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di desanya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Terkait kebijakan merotasi aparat pemerintah desa yang saya laksanakan belum lama ini, itu didasarkan pada evaluasi kebutuhan organisasi guna peningkatan kualitas layanan pemerintahan serta demi terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebelumnya, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan mendapat persetujuan dalam bentuk rekomendasi,” ujar Kepala Desa Marannu saat ditemui awak media, Sabtu (18/5/2024).
Menanggapi tudingan bahwa kantor kepala desa tidak difungsikan dengan baik, ia menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak benar.
“Saya selalu memaksimalkan kantor sebagai pusat pelayanan pemerintahan desa. Setiap hari kerja, saya tugaskan minimal dua staf atau aparat untuk piket jika saya sedang ada kesibukan luar. Prinsip saya sebagai kepala desa adalah ‘Tidak Boleh Ada Urusan Pelayanan Masyarakat Yang Terbengkalai’,” tegasnya.
Kepala Desa Marannu juga memberikan klarifikasi mengenai adanya aparat pemerintah desa yang mengundurkan diri.
“Oknum aparat Desa yang mengundurkan diri, karena ingin mencari pekerjaan di luar daerah yang lebih baik untuk masa depannya,” tambahnya.
Berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial, Kepala Desa Marannu menyatakan bahwa semua bantuan telah disalurkan sesuai ketentuan melalui musyawarah tingkat desa dan dituangkan dalam berita acara rapat.
“Namun demikian, saya selaku kepala desa yang tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, mengharapkan saran, masukan, bahkan kritikan yang membangun demi perbaikan dan kemajuan Desa Marannu,” tutupnya.
