MAROS — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Muh Arsyad, merasa ada yang menjanggal setelah peresmian kantor baru gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros di Jalan Lanto Dg Passewang, Turikale, Selasa (21/2/2018).
Selain voltase listrik yang tidak stabil, bangunan, interior, serta pasokan air bermasalah.
Padahal, bangunan megah tersebut telah menguras APBD senilai miliaran rupiah.
“Gedung sudah menelan anggaran miliaran rupiah, tapi kondisinya memprihatinkan. Tidak ada beres bangunan baru. Air saja bermasalah, makanya kalau kita mau berwudhu, pasti kesusahan,” katanya seperti dilaporkan Tribun.
Bangku baru yang digunakan dewan juga seperti milik sekolah.
Menurutnya, ukuran bangku kecil untuk dewan hanya ada di Maros.
Arsyad curiga terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran dalam pembangunan gedung baru DPRD.
Untuk memastikan kecurigaannya tersebut, Arsyad meminta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi penergakan hukum lainnya untuk turun melakukan pemeriksaan gedung baru DPRD.
“Kami minta, penyelidik KPK atau penegakam hukum lainnya, untuk turun memeriksa. Banyak permasalahan di kantor baru,” katanya.
Menurutnya, peresmian gedung baru juga terkesan dipaksakan.
Meski kondisi ruangan yang belum memiliki pendingin atau AC yang cukup, namun para legislator sudah dipindahkan.
AC harus maksimal dulu baru peresmian. Pasalnya ventilasi gedung baru tidak maksimal.
Sementara gedung didesain untuk ber-AC.(Ist/*)