LUTIM – Pemerintah kabupaten Luwu Timur Sulsel menggelontorkan anggaran ke organisasi secara hibah terbilang cukup besar, yang ditaksir mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Organisasi penerima dana tersebut antara lain, Palang Merah Indonesia (PMI), Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Karang Taruna, Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila, Pramuka Kwarcab Lutim, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dari besaran dana itu, Nur Alam selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Aspirasi Rakyat (PERAK) berharap agar beberapa organisasi penerima anggaran, untuk lebih transparan ke Publik, soal pengelolaan anggaran .
“Pengelolaan anggaran tersebut harus lebih transparan, karena anggaran yang digunakan beberapa organisasi terbilang cukup besar, sesuai data yang kami pegang” tandas Nur Alam kepada media, Senin (28/01/19).
Tujuan dari transparansi itu kata Nur Alam, agar publik atau masyarakat tahu bahwa kegiatan inilah yang menelan anggaran setiap organisasi, dan penggunaannya tepat sasaran tentunya, ujarnya.
Ditambahkannya, dalam waktu dekat kami akan menelusuri penggunaan dana tersebut per organisasi. Ketika terjadi indikasi fiktif atau penyimpangan pengelolaan anggaran, kami akan laporkan ke penegak hukum, tandas Alam.
Terpisah, Sekjen Pemuda Pancasila (PP) saat dihubungi melalui ponselnya mengaku tak tahu menahu penggunaan anggaran tersebut.
“Saya tidak tahu menahu masalah penggunaan dana itu, karena saya belum pernah melihat dana tersebut apalagi dilibatkan dalam kegiatan PP,” katanya.
Setahu saya kata Saiful, Pemda menggelontorkan dana ke PP pada Tahun 2016 lalu, kalau nda salah sebesar Rp. 300 juta, tapi saya nda tahu dana itu dan diperuntukkan untuk apa.
Lanjutnya, untuk Tahun 2017 dan 2018 saya tidak tahu apakah ada dana dari Pemda atau tidak, karena saya tidak pernah dilibatkan setiap kegiatan. Bahkan saya sudah mengajukan persuratan untuk pengunduran diri, karena sampai saat ini kepengurusan PP hanya terbentuk di Kecamatan Towuti.
Selain itu tambahnya, saya selalu disuruh Ketua PP membuat laporan pertanggungjawaban, tapi apa yang saya mau tuangkan karena saya tidak tahu apa saja kegiatan PP. “Masa saya harus buat laporan fiktif,” terangnya.
“Sekali lagi saya tidak tahu menahu penggunaan dana tersebut, silahkan kita telusuri,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KONI Andi Madras menjelaskan, bahwa kami terima dana hibah tiap tahunnya, itu ada aturannya.
Dirincikannya, Tahun 2017 sebesar Rp. 1 Milyar yang diperuntukkan ke 23 Cabang Olahraga (Cabor) Praporda sementara di Tahun 2018 Rp. 2,5 Milyar untuk kegiatan Porda termasuk kegiatan Tehnikal Center.
Lanjutnya, bahwa dana ini dikucurkan ke masing-masing Cabor sebagaimana pengajuan mereka melalui proposal, demikian pula bidang-bidang di tubuh KONI.
Dari pengajuan proposal itu, kami evaluasi berapa dana yang akan kita berikan ke perbidang dan Cabor, bebernya.
“Maka dari itu masing-masing penerima dana melaporkan pertanggungjawabannya ke kami apa saja yang mereka lakukan dan belanjakan,” ujar Andi Madras.(Rls/JNN)
