MEDU-ONLINE, PALOPO – Proses Musyawarah Cabang (Muscab) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palopo tak sesuai harapan.
Pasalnya, beredar kabar nama ketua yang bakal dilantik, tidak sesuai usungan dari formatur hasil Muscab.
Nama yang diusung oleh formatur yakni Muslimin, dikabarkan tidak jadi dilantik.
Padahal ia adalah calon tunggal alias satu-satunya nama yang diusung.
Anggota Formatur, Dohry Rasyidin, saat dikonfirmasi mengaku perubahan nama tersebut tidak diketahuinya.
“Pak Mus adalah satu-satunya nama yang diusung formatur, dan itulah yang kami kirim ke DPP. Pertanyaan tadi ada perubahan, kami belum pernah diajak musyawarah oleh DPP sekaitan perubahan tersebut,” kata Dohry via telepon, Kamis (24/12/2021) sore.
Ia pun mengaku tidak tahu menahu alasan perubahan nama tersebut.
Karena menurutnya, sejauh ini tidak ada aturan baru pada proses perhelatan Muscab.
Artinya, semua prosedur telah dilalui.
“Adapun kalau ada perubahan, wah barangkali ada hak veto, atau hak istimewa DPP tanpa musyawarah,” ucapnya.
“Saya sendiri tidak tahu kalau ada aturan baru atau apa. Yang jelas aturan dari kami itu adalah selesai nama kami susun secara personalia satu Kota Palopo ini,” lanjutnya.
Ia pun kaget atas perubahan nama yang akan dilantik jadi ketua berlambang Ka’bah tersebut.
“Kalau saya belajar dari senior sebelum ini tentang formatur, tidak ada itu gambaran seperti itu. Saya cukup kaget. Makanya ada bahasa saya, yang mungkin ada hak veto atau hak istimewa atau apa,” jelasnya.
Sementara, calon ketua usungan formatur, Muslimin, membenarkan ia tidak menerima undangan pelantikan.
Padahal pelantikan bakal berlangsung Sabtu (25/12) besok, di Hotel Claro Makassar.
“Iya benar, saya tidak dapat undangan pelantikan,” kata Muslimin saat dikonfirmasi, sore tadi.
Pernyataan tersebut sekaligus membenarkan bahwa bukan dirinya yang akan dilantik.
Meski begitu, bagi Muslimin itu bukan masalah baginya.
Hanya saja, secara etika, hal ini sangat tidak etis dalam sebuah dinamika partai, apalagi sekelas partai berlambang kakbah.
“Yang saya tahu, proses Muscab berjalan baik-baik saja. Bahkan, terakhir formatur meminta fakta integritas dan curiculum vitae saya untuk kepentingan penerbitan SK. Namun nyatanya berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, hingga kini, DPW PPP Sulsel belum membenarkan SK kepengurusan tingkat DPC yang terbaru. (Rls)
