PALOPO — Menurut Data Tahun 2016, masih terdapat 32,29% rumah di kota Palopo yang tergolong kumuh atau sebanyak 10.018 rumah, tersebar di 48 kelurahan yang ada.
Dari total bangunan/rumah yang ada saat itu yakni 31.024, masih ada sekitar 7.215 rumah yang tergolong tidak layak huni atau berkisar 23,26%.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa perumahan terutama yang layak huni, tidak kumuh dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat dewasa ini.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palopo lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di 2018 ini dengan gigih memperjuangkan mati-matian agar jumlah rumah kumuh semakin berkurang seiring pesatnya pertambahan penduduk Kota Palopo.
Hasil keras Dinas PUPR Kota Palopo terjawab lewat dana segar dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya tahun ini. Anggaran sebesar Rp5 miliar masuk lagi ke Kota Palopo, setelah berjibaku dengan daerah lainnya.
Bayangkan, untuk Sulsel saja hanya ada 7 kab/kota yang terciprat dana bantuan itu. Yakni Palopo, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Wajo, Makassar dan Parepare.
Kadis PUPR, Antonius Dengen, Rabu (23/5) membeberkan sejumlah kelurahan yang memperoleh dana bantuan tersebut. Diantaranya,
- Kelurahan Takkalala Kecamatan Warsel mendapat dana Rp500 juta,
- Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Rp1 miliar,
- Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur sebesar Rp1 miliar,
- Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Rp500 juta dan
- Kelurahan Sabbamparu Wara Utara Rp2 miliar.
Kata Kadis, “Total anggaran untuk program ‘KOTAKU’ Rp5 miliar. Kita akan segera bentuk BKM di kelurahan yang mendapat dana itu untuk memanfaatkan anggaran ini”.
Diketahui sebelumnya, pada 2015 lalu, ada tiga kelurahan di empat kawasan yang dibenahi.
Dimana kegiatannya meliputi pembuatan drainase dan jalan setapak. Pembangunan ini untuk mengurangi genangan yang ada di Kota Palopo, dimana anggarannya mencapai Rp1,5 Miliar.
Di tahun 2016 ada sembilan kelurahan di 10 kawasan yang dibenahi. Di mana masing-masing kelurahan mendapatkan bantuan NUSSP sebesar Rp1 Miliar. Jadi ada 9 kelurahan sehingga totalnya mencapai Rp9 Miliar.
Dimana untuk tahun 2016 ada tiga kelurahan yang diprioritaskan. Yakni Kelurahan Pontap, Penggoli, dan Ponjalae, yang pada umumnya adalah wilayah pesisir yang ada di Kota Palopo.
Wilayah kumuh tersebut didesain dengan membangun rumah panggung.
Di tahun 2015 lalu, bantuan NUSSP untuk kelurahan itu Rp500 Juta, namun di tahun 2016 bertambah menjadi Rp1 miliar. Dimana, Rp6 miliar itu diperuntukkan untuk masyarakat, dan selebihnya Rp4 Miliar untuk membenahi kawasan.
Walikota Palopo saat itu (JA) dalam arahannya mengingatkan kepada SKPD yang nantinya akan terlibat agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pusat, sehingga program penataan pemukiman kumuh dapat berjalan dengan baik. ”Saya harapkan agar program pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar proses berjalan dengan lancar,” harap orang nomor satu di Kota Palopo itu pada saat meninjau lokasi pelaksanaan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2016 lalu.
Yang jelas, target Pemkot Palopo bekerjasama dengan Koordinator Kota lewat Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di 2019 diharapkan menjadi 0% sejalan dengan program Pemerintah Pusat lewat program 100-0-100 artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% sanitasi layak. (*)
