Puang Badar Sebut Petani Belum Merdeka

LUWU UTARA — Pada momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 ini, kita berkesempatan berdialog secara khusus dengan tokoh petani asal Sulsel, Dr. Ir. H. Badaruddin Puang Sabang MM, yang maju pada Pemilu 2024 mendatang, sebagai calon legislatif, DPRD provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 11, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, dan Luwu, dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk reformasi politik anggaran di parlemen demi perjuangkan hak petani.

WARTAWAN: “Jika di ukur dari umur, usia negeri ini tidak ada apa-apanya dari usia petani. Sebelum negeri bernama Indonesia berdiri, eksistensi petani sudah jauh diakui. Dalam naskah-naskah sejarah diuraikan, petani dan warga perdesaan merupakan penopang utama keberhasilan merebut kemerdekaan. Tidak hanya menyediakan tempat persembunyian, peran petani dan warga perdesaan paling penting ialah menjamin logistik para pejuang. Mustahil pejuang menang berjuang dengan perut kosong. Pertanyaannya, sudahkah petani kita merdeka?”

PUANG BADAR: “Saya memandang secara pribadi, para petani umumnya belum merdeka. Kita bisa lihat, kemerdekaan petani itu akan tercermin dalam kehidupan mereka. Setidaknya itu bisa kita ukur dari tiga hal, tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian.”

WARTAWAN: “Bagaimana pandangan anda dalam melihat kehidupan petani setelah 78 tahun merdeka: apakah semakin sejahtera, tetap, atau bahkan kian menderita?”

PUANG BADAR: “Berdasar Sensus Pertanian (SP), kapasitas SDM pertanian amat rendah. Dengan kapasitas pendidikan yang rendah ini membuat adopsi inovasi-teknologi jadi lambat. Padahal diberbagai daerah biaya pendidikan ‘dibebaskan’ dan 20% APBD, dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. Namun, faktanya, itu belum mampu memerdekakan petani dari kebodohan. Dari segi ekonomi keluarga petani, berdasar survei BPS rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian sekitar Rp1,5 juta, per bulan, amat jauh dari upah layak buruh pabrik. Pendapatan itu hanya mampu menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya dari upah tambahan dari kegiatan di luar pertanian, seperti mengojek, dan menjadi pekerja kasar. Karena tak menjanjikan kesejahteraan, logis kiranya pertanian dijauhi tenaga kerja muda terdidik”.

WARTAWAN: “Jika petani belum merdeka, Apa yang menyebabkannya dan siapa sebenarnya yang memetik kemerdekaan selama 78 tahun ini?”

PUANG BADAR: “Pertanian masih terancam oleh gerontrokrasi. Mekanisme pasar membuat petani kian sulit dan bahkan terjepit. Petani tidak hanya terjerat oleh rentenir, tetapi juga tidak berdaya menghadapi tengkulak saat panen raya. Ketika harga pangan naik, semua pihak, termasuk petinggi negara, teriak-teriak. Sebaliknya, ketika harga pangan jatuh tak ada satu pun yang membela petani. Tak bisa disangkal, petani negeri ini masih menyubsidi orang kaya lewat penyediaan pangan murah”.

WARTAWAN: “Apa yang harus dilakukan agar petani merdeka dan menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkannya dulu?”

PUANG BADAR: “Setidaknya
perlu redistribusi aset, reformasi politik anggaran, perbankan, perindustrian, dan perdagangan. Diperlukan perubahan politik anggaran, perbankan, perindustrian, dan perdagangan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk memerdekakan petani. Konkretnya, perlu alokasi 10% anggaran APBN serta APBD I dan II untuk perluasan areal tanam baru, infrastruktur pertanian, pascapanen, pengolahan hasil, dan mekanisasi. Pertanian dan perdesaan harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi sebisa mungkin ditahan desa dan hanya keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah”.

WARTAWAN: “Bagaimana dengan petani sawit? Bagaimana mereka memaknai kemerdekaan Indonesia ke 78 ini?”

PUANG BADAR: “Oke, saya jelaskan. Secara resmi, petani kelapa sawit mengelola perkebunan kelapa sawit dimulai sekitar tahun 80-an, diera Soeharto melalui program integrasi masyarakat ke dalam perkebunan sawit yang dinamakan program PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Bentuknya adalah, masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi berasimilasi dalam perkebunan mengelola kelapa sawit. Petani mengelola sekitar 20% lahan dan perusahaan sebanyak 80%. Dalam bentuknya, perusahaan perkebunan akan membangun kebun rakyat (plasma), dan sesudah berproduksi di alihkan ke petani atau koperasi. Selama masa panen, petani menjualnya ke pabrik perusahaan yang telah di ikat dalam kontrak atau Memorandum of Understanding (MoU). Dari sejarah panjang skema kemitraan ini sejak pembentukannya terdapat beberapa catatan dari petani kelapa sawit dan fakta hingga saat ini adalah; belum ada suksestori untuk memandirikan petani kelapa sawit”.

WARTAWAN: “Terakhir, apa harapan petani sawit di momentum kemerdekaan kali ini?”

PUANG BADAR: “Harapan petani tentunya masih banyak. Seperti Petani-petani mandiri/swadaya yang ingin ditarik kedalam skema kemitraan. Menurut petani, cara “menarik kedalam” adalah cara yang tidak benar. Karena petani swadaya tersebut telah hidup lama mengelola perkebunan. Hanya saja, petani mandiri membutuhkan pendampingan dari pemerintah terkait dengan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, herbisida) dan perbaikan jalan perkebunan untuk pengangkutan. Selain itu, fasilitasi petani dalam penjualan TBS yang mana petani swadaya selalu menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari penetapan pemerintah provinsi. Program reforma agraria yang ada saat ini, masih belum berpihak pada petani kelapa sawit. Program plasma dianggap sebagai bagian dari reforma agraria. Padahal reforma agraria punya makna yang lebih mendalam yakni soal kedaulatan petani atas lahan. Dalam skema kemitraan inti – plasma, petani atau rakyat tidak memiliki kedaulatan di dalamnya bahkan dapat dibilang sebagai “buruh diatas tanah sendiri”. Jika kemudian ditanya, apakah petani sawit merasakan kemedekaan? Jawabannya pasti belum. Karena itu, kedepannya untuk kemajuan Indonesia dan kedaulatan rakyat di dalamnya, sudah semestinya seluruh sumber daya alam termasuk perkebunan sawit, sejatinya dikelola oleh rakyat melalui koperasi atau kelembagaan desa yang lebih berorientasi pada kemandirian rakyat. Dapat kita bayangkan, jika koperasi dan Bumdes bisa membangun pabrik CPO atau Pabrik Minyak Goreng? Tentunya, kemerdekaan itu harus membawa kemajuan dan perubahan yang nyata bagi rakyat termasuk petani kelapa sawit dalam perkebunan”.

Pos terkait