Resah, Puluhan Emak-emak Mengadu ke DPRD Palopo Soal Obat Kadaluarsa

PALOPO — Resah dan gelisah, puluhan warga Palopo yang didominasi kaum hawa menyambangi gedung wakil rakyat di kawasan Jalan Anggrek depan Lapangan Pancasila Palopo, Selasa (8/5).

Mereka diterima di ruangan Komisi 1 DPRD Palopo, oleh anggota Komisi 1 DPRD Palopo Bakry Tahir dari fraksi PAN, Abdul Jawad (PBB) dan kawan-kawan.

Bacaan Lainnya

Ibu-ibu yang kebanyakan warga Kecamatan Wara Timur ini mengaku resah atas beredarnya video calon Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud di media sosial.

Video bernuansa ujaran kebencian dan mengandung fitnah tersebut beredar di sejumlah akun media sosial media, menyusul adanya siaran langsung yang dilakukan oleh warga Palopo bernama Marwan Arief.

Siaran langsung melalui akun Facebook Marwan Arief itu, ketika Akhmad Syarifuddin Daud mengadakan kampanye dialogis dengan warga Batupasi, Kamis (3/5/2018) lalu, sekitar pukul 12:00 Wita.

Siaran langsung oleh Marwan Arief ini langsung viral karena banyak didownload puluhan warganet.

Namun hanya sehari, siaran langsung Marwan Arief ini kemudian dihapus sang pemilik akun pada Jumat (4/5/2018) lalu. Namun apa boleh buat, karena videonya kadung viral di sosial media. Banyak warganet yang mendownload video siaran langsung Marwan Arief tersebut. Ada juga yang merekamnya ke hape.

Dalam tayangan siaran langsung milik akun Marwan Arief itu, tampak calon walikota Akhmad Syarifuddin Daud mengadakan kampanye dialogis di Kelurahan Batupasi.

Pernyataan blak-blakan Akhmad Syarifuddin Daud yang akrab disapa Ome ini dinilai sejumlah kalangan sangat merugikan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas yahg ada di kota Palopo.

Tudingan Ome dalam video berdurasi 7 menit 42 detik itu diantaranya, UPTD JA yang ia sebutkan, seolah-olah ada manipulasi data jumlah perawat yang ada dilaporkan sekian, jumlah dokter yang ada dan dilaporkan sekian, dalam artian ada tindak manipulasi yang dilakukan dalam pendataan.

Yang kedua masalah distribusi obat kadaluarsa dan efeknya sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dan yang terakhir, terkait pendistribusian obat hampir kadaluarsa. Hal tersebut terkesan dibisniskan karena nanti mendekati kadaluarsa kemudian disalurkan. (Ist/**)

Pos terkait