MEDIA DUTA,BARRU – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si, membuka sekaligus memimpin Rapat Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan
Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Abustan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial bagi seluruh pekerja di daerah.
“Forum kepatuhan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi penegak hukum dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memastikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Barru,” ujar Wakil Bupati.
Sementara itu, Iman Muhammad Amin, SE., M.M, selaku Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa pembentukan forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan kepatuhan di lapangan.
“Forum ini akan menjadi sarana bersama untuk membahas langkah-langkah pengawasan dan tindak lanjut bagi perusahaan atau pemberi kerja yang belum patuh dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan forum ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi antarinstansi, khususnya pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.
Adapun tujuan utama pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain, Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan/pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Mendorong perlindungan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, Mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekda Barru, unsur BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri Barru, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Hukum Setda, serta perangkat daerah terkait lainnya.(Hana)*Humas IKP*
