PALOPO — Puluhan Ketua Lembaga Kemahasiswaan IAIN Palopo mengatasnamakan PEKA atau Aliansi Peduli Kampus menggelar aksi unjukrasa menentang birokrasi kampus berlatar belakang agama Islam tersebut yang dinilai cenderung inklusif, tertutup, anti kritik dan tidak akuntabel dalam menjalankan kewajibannya, Kamis siang, 18 Januari 2018 kemarin.
Korlap aksi, Fahrun Niza Idrus, kepada Media Duta Online lewat siaran persnya mengatakan, aksi dilakukan karena tuntutan mahasiswa selama ini diabaikan pihak rektorat sehingga mereka melakukan ini demi perbaikan mutu layanan dan transparansi pengelolaan keuangan yang disinyalir telah disalahgunakan oknum tertentu.
Dalam rilis yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (19/1), disebutkan 7 butir pernyataan sikap PEKA antara lain:
- Menuntut pihak birokrasi melaksanakan transparansi anggaran yang dimana telah diatur UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Memperjelas kehadiran SPI
- Meminta hasil banding BKT UKT sesuai dengan KMA no. 157 tahun 2017
- Menuntut peningkatan kinerja birokrasi yang merujuk kepada UU no. 28 tahun 2013 tentang disiplin kehadiran pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Agama
- Menuntut sarana prasarana lembaga kemahasiswaan sesuai dengan UU no.12 tahun 2012 pasal,77 ayat 4
- Kembalikan Anggaran HMPS BIG 2017 sebanyak Rp10 Juta, dan
- Penetapan anggaran yang sepihak
“Kita ingin kampus kita ini dibersihkan dari oknum-oknum birokrasi kampus yang diduga sudah menyelewengkan anggaran bagi kegiatan kemahasiswaan, yang tidak disiplin hadir untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagai Ketua Himpunan kami merasa malu, kampus kita yang notabene berlatar agama tapi masih ada oknum yang seolah-olah tidak beragama dan beretika,” teriak Fahrun saat berorasi Kamis (18/1), kemarin.
Menurut mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Bahasa Inggris itu, pihaknya masih akan terus melancarkan aksi unjukrasa jika tuntutan mereka tidak direspon pihak Rektorat Kampus IAIN Palopo.
“Kami akan terus suarakan kepentingan mahasiswa, kami juga menuntut hak kami, agar HMPS BIG tidak dianaktirikan, jika tidak direspon, kami akan turun ke jalan,” tandas Ketua Himpunan HMPS BIG ini.(*)
