GAM Komando Luwu Raya Gelar Aksi Demo Sikapi Wacana Penghapusan Premium, Minta Kinerja BUMN Dievaluasi

MEDU-ONLINE |  PALOPO — Soal wacana penghapusan BBM jenis premium oleh Pemerintah, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Komando Luwu Raya langsung menyikapinya dengan menggelar aksi unjukrasa di pertigaan Taman I Love Kota Palopo, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Selasa 28 September 2021.

Wacana Pemerintah mengenai penghapusan BBM jenis premium ini merujuk pada Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017.

Bacaan Lainnya

Aturan ini mewajibkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor harus sesuai Euro 4, yaitu memiliki research octane number atau Ron 95.

Jenderal Lapangan Kurniawan dalam orasinya mengatakan, wacana penghapusan BBM jenis premium dengan berdalih untuk melestarikan lingkungan hidup tidak relevan di situasi dan kondisi saat ini, di tengah bangsa Indonesia masih di masa pandemi Covid-19.

“Kami secara kelembagaan GAM Komando Luwu Raya menolak keras atas penghapusan BBM jenis premium ini, apa lagi bangsa ini masih dilanda Pandemi, yang memiliki dampak yang sangat luas pada semua bidang kehidupan, termasuk dampak ekonomi dan sosial,” tegas Kurniawan dalam orasinya.

Lanjut Kurniawan, harusnya Pemerintah lebih detail mengkaji tentang penghapusan BBM jenis premium ini di masa pandemi, agar tidak menjadi beban untuk rakyat. Karena BBM jenis Premium ini masih menjadi pilihan bagi rakyat Indonesia.

“Angka pengangguran di masa pandemi ini bertambah karena banyaknya perusahaan yang merumahkan dan memutuskan hubungan kerja para karyawannya. Kondisi tersebut akan bertambah sulit jika kemudian BBM jenis premium dengan harga terjangkau tersebut dihapuskan,” lanjut Kurniawan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para massa aksi membakar ban bekas serta menahan mobil tronton dijadikan sebagai panggung orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan isu dan tuntutannya.

Tiga tuntutan yang dilayangkan kali ini adalah:
1. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan perencanaan penghapusan BBM Premium
2. Pemerintahan harus penuhi kebutuhan BBM premium untuk rakyat.
3. Evaluasi kinerja BUMN terhadap kelangkaan BBM.

(*)

Pos terkait