Aktivis: Pemkab Luwu Utara Langgar Perda RTRW dan Legislatif Tutup Mata

  • Whatsapp

LUWU UTARA — Salah seorang aktivis muda asal Luwu Utara, Adham menyebut Pemerintah kabupaten Luwu Utara melanggar Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Luwu Utara nomor 02 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Luwu Utara.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Luwu Utara yakni pendirian industri sedang yang tidak berada di kawasan peruntukan industri sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut.

Ahdam menyebutkan bahwa di dalam Perda RTRW pasal 29 ayat 2, kawasan peruntukan industri sedang yakni di Kecamatan Bone-bone dan Kecamatan Malangke.

“Tapi faktanya, pembangunan industri sedang itu ada di Kecamatan Sukamaju dan Masamba, yang merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kawasan industri rumah tangga,” jelas Adham,Kamis (12/9/19).

Adham juga menyebut pihak legislatif seolah-olah tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pembangunan pabrik di kawasan yang bukan peruntukanya.

“Dalam pasal 49 itu sudah jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,”ujarnya.

Selain itu, Adham juga menantang pihak legislatif untuk membentuk tim Pansus adanya mafia perijinan di Luwu Utara yang berkaitan dengan keberadaan industri di bukan kawasan peruntukannya.

(*)

Pos terkait