WAJO — Bakal calon Gubernur menghadiri silaturahmi bersama Team Keluarga GNH17 NH-Aziz di Desa Kaluku, Kecamatan Pitumpanua, Wajo, Rabu (18/10) malam.
Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, NH menemui team keluarga GNH17 dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Pitumpanua.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini berjanji akan menyiapkan program kedit tanpa bunga demi kesejahteraan petani.
“Kalau saya terpilih jadi gubernur, saya akan siapkan yang namanya kredit kesejahteraan petani. Tidak ada bunganya,” ucapnya disambut tepuk tangan ruuh masyarakat yang hadir.
Menurutnya, meski kredit untuk petani kini sudah disiapkan, tetapi bunga yang ditetapkan masih dinilai memberatkan.
“Mungkin bunganya tahun ini 9 persen, tahun depan tinggal 7 persen. Kalau NH-Aziz gubernurnya, bunganya jadi 0 persen,” lanjutnya.
Vice President of International Cooperation Association Asia Pacific ini menjelaskan, pemerintah mesti turut ambil andil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani.
“Pemerintah selalu mendorong meningkatkan produksi padi, dari 4 menjadi 8 ton, 8 menjadi 12 ton. Produksi jagung, ini, itu. Tapi begitu panen raya, harga turun, pemerintah lepas tangan,” bebernya.
Padahal, kekuatan ekonomi Sulsel berbasis ekonomi kerakyatan yang diperoleh melalui produksi pertanian. Hal tersebut berbeda dengan karakteristik di daerah lain di Indonesia.
“Kita tidak punya sumber daya alam seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan gas alam, emas, batu bara,” ujarnya.
Demi peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi kerakyatan, pemerintah mesti menjamin harga jual tetap stabil dan tidak merugikan perekonomian petani. Hal tersebutlah yang akan digagas NH-Aziz melalui optimalisasi BUMDes dan koperasi di masing-masing desa.
“Ketika NH-Aziz terpilih jadi gubernur, tidak akan lagi ada harga di bawah harga dasar. Kalau ada pedagang yang mau beli di bawah harga dasar, jangan jual, di situ BUMDes atau koperasi yang akan membeli, aknn saya jadikan ujung tombak perekenomian petani,” tegasnya.
Kemudian, di tingkatan kecamatan akan dibuatkan holding yang mengontrol koperasi di setiap desa. Di tingkatan kabupaten, akan dibuatkan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, BUMDes/koperasi, dan rakyat.
“Perusahaan ini akan jadi pusat penampungan produksi dan pemasaran. Sehingga ketika nanti, dengan cara itu kita mampu menciptakan lapangan kerja dan mengangkat masyarakat petani menjadi lebih sejahtera, bahkan bisa melebihi pertambangan emas, gas dsngan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.(*)
