MAKASSAR/PALOPO – Amboi! Mahal nian harga sebuah kursi di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Terbetik kabar, untuk urusan Pilgub Sulsel, bakal calon harus merogoh kocek Rp1 M per kursi, itupun harga untuk parpol kelas menengah. Sedangkan untuk parpol kelas atas yang dominan di DPRD alias major party, harganya bervariasi, ada yang bahkan sampai Rp2 M per kursi.
Seorang sumber terpercaya, sebut saja Toyib, saat kami hubungi, Minggu (3/12) memberi informasi jika harga kursi yang gila-gilaan tersebut terkait kepentingan 2019 yang kebetulan berentetan dengan Pilkada Serentak 2018.
“Ini sekarang Parpol lagi cari uang untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 2019, aji mumpung, sekali tepuk dua pulau terlampaui, jadi harganya naik terus, sekarang ada yang malah sudah naik, sampai tembus ke angka diatas Rp2 Miliar, ” ucap Toyib.
Tim Pemenangan salah satu calon gubernur ini mengaku tak berdaya soal ongkos politik menuju perhelatan lima tahunan itu, kata dia, sulit dihindari karena hampir semua balon di Pilgub ikut main hambur uang alias ‘money politics’.
“Ya mau tidak mau, kami terpaksa ikut saja, cuma yang jadi soal kalau pengurus juga minta uang pelicin di luar harga resmi tadi, belum biaya lain-lain sementara tidak ada jaminan rekomendasi di tangan,” imbuhnya.
Sementara itu, di Pilkada Palopo, harga kursi rerata masih berkisar Rp350 juta hingga Rp500 juta. Mister X, bakal calon walikota yang namanya enggan ditulis itu secara gamblang menyebut angka yang disodorkan partai kepadanya tak jauh-jauh dari rumor yang beredar luas di kalangan masyarakat.
“Saya buka tapi tolong nama saya dirahasiakan, harganya variatif, ada yang Rp350 juta ada yang sampai Rp500 juta per kursi, saya tidak usah sebut nama partainya, yang jelas kemarin saya dimintai oleh pengurus parpol segitu, tiap parpol beda-beda,” ujar sumber, Minggu siang (3/12).
Komisioner KPU Palopo, Samsul Alam saat dimintai tanggapan lewat WhatsApp, Minggu malam (3/12) mengatakan, jika perilaku parpol sampai sedemikian itu bisa mencederai demokrasi yang sedang dibangun.
“money politics itu mendistorsi suara rakyat serta menurunkan kualitas demokrasi elektoral yang sedang kita kembangkan, alam demokrasi menjadi kurang sehat,” tandasnya seraya meminta agar media terus menerus mengkampanyekan dampak buruk money politics tersebut.(*)
“
