JAKARTA — Pemerhati politik, keamanan dan pembangunan dari Universitas Indonesia, Dr Abdul Rivai Ras (Bro Rivai) menilai janji-janji kampanye para calon kepala daerah (cakada) saat ini banyak yang tidak realistis dan terkesan bagaikan fatamorgana. Untuk itu ia mengharapkan agar para cakada membumikan visi misinya sehingga bisa dicapai dalam rentang 5 tahun masa jabatan.
“Janji-janji calon gubernur harus mempertimbangkan karakter geografis, sumberdaya, dan kearifan lokal masyarakat. Visi seorang gubernur harus strategis dan mampu menjawab tantangan abad 21,” kata founder salah satu lembaga nir-laba Bro Rivai Center yang berkantor pusat di Makassar ini.
Ia mencontohkan dalam era yang penuh saling ketergantungan – seperti dalam studinya terkait Sulsel, jelasnya, tidak lagi bisa mengandalkan diri sendiri dalam pembangunan. Sulsel harus membuka ruang kerjasama dengan provinsi lain dalam perencanaan pembangunan strategis sehingga bisa membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di kawasan.
“Yang patut dipikirkan adalah pembangunan sektor yang menjanjikan dan punya nilai tambah dalam jangka panjang. Bukan janji yang hanya sekedar, seperti mimpi di siang bolong dan tidak realistik,” tandas Dosen Program Pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan Fakuktas Keamanan Universitas Pertahanan ini.
Karena itu, seorang cagub dituntut memahami masalah-masalah pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya terkait dengan manajemen perencanaan pembangunan. Provinsi, bebernya, adalah organisasi pemerintahan yang kompleks. Bukan organisasi sosial atau komunitas yang dikendalikan dalam satu dimensi saja melainkan bersifat multidimensional dan multikontekstual.
“Wacana pembangunan yang tidak lazim dalam level provinsi mestinya dijabarkan dalam program yang in-line dengan perencanaan makro sehingga tidak mengarang janji dan masuk akal. Misalnya saja janji pembangunan itu harus dimulai pada visi besar yang akan diwujudkan sesuai potensi sumberdaya yang ada serta kebanggaan budaya lokal yang patut dikembangkan sebagai modal pembangunan nasional,” tegas Bro Rivai, disela-sela diskusi manajemen politik pemerintahan yang diinisiasi oleh Bro Rivai Center bersama Indo-Politico Institute di Jl. Kalisari (LAPAN) No.47 Jakarta Timur, Kamis (22/02/2018).
Menurut pendiri Universitas Pertahanan ini, secara strategis Sulsel dapat didesain sebagai pusat koridor ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, yakni dengan cara membangun koordinasi dan kerjasama pembangunan terintegrasi antar-provinsi pada sektor ekonomi tertentu. Apalagi secara historis Sulsel sudah pernah mencoba hal serupa yang disebut BKPRS atau Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi.
Keterhubungan antar-provinsi diyakini akan mengakselarasi pembangunan berdasarkan pada keunggulan masing masing, dan membuka peluang pasar baru serta menjadikan Sulsel sebagai pintu gerbang bagi provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.
“Saya kira berpikir jangka panjang seperti ini akan menjawab kebutuhan secara luas dan tidak sekedar menjadi bahan lelucon menjelang Pilkada,” imbuhnya.(*)
